Sidrap — Kegiatan Desiminasi Hasil Penelitian bertajuk “Efisiensi Pelayanan Publik melalui Adopsi E-Government: Transformasi Digital di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” dilaksanakan sebagai bagian dari Program Bantuan Penelitian Fundamental RisetMu yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas riset dosen serta menghasilkan luaran ilmiah yang berdampak langsung bagi pengembangan keilmuan dan penyelesaian persoalan strategis masyarakat, khususnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Peneliti Sandi Lubis, S.IP., M.A.P. bersama Anggota Peneliti Hardianti, S.A.P., M.A.P. memaparkan hasil riset kepada peserta yang terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah, mahasiswa yang juga tergabung sebagai anggota tim penelitian, serta masyarakat umum. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan hasil kajian akademik dengan kebutuhan praktis pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat.
Sandi Lubis menjelaskan bahwa penelitian ini melibatkan 300 responden yang berasal dari tiga kota utama di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) dengan empat variabel utama, yakni kualitas e-government, kesiapan organisasi, penggunaan e-government, dan efisiensi pelayanan publik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas e-government dan kesiapan organisasi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sementara penggunaan e-government berperan sebagai mekanisme penghubung yang memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut.
Dalam paparannya, Sandi Lubis menegaskan bahwa transformasi digital di sektor publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi atau sistem layanan.
“Transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan teknologi. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan organisasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kemauan pengguna untuk memanfaatkan sistem secara optimal. Ketika teknologi yang baik dipadukan dengan organisasi yang siap, maka efisiensi pelayanan publik akan tercapai,” ujar Sandi.
Ia menambahkan bahwa inovasi sektor publik harus dilakukan secara terintegrasi melalui perancangan teknologi yang responsif, penguatan kapasitas birokrasi, serta peningkatan literasi dan adopsi digital aparatur maupun masyarakat.
“Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government bukan semata persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan perilaku pengguna. Sinergi ketiga aspek tersebut menjadi kunci modernisasi pelayanan publik di pemerintah daerah,” tambahnya.
Kegiatan desiminasi berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang melibatkan peserta dari unsur OPD, mahasiswa, dan masyarakat. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari tantangan implementasi e-government di daerah, penguatan kompetensi aparatur, hingga pentingnya membangun budaya kerja digital yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transformasi digital yang lebih efektif, sekaligus memperkaya wawasan mahasiswa sebagai bagian dari tim peneliti serta masyarakat mengenai pentingnya e-government dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
Di akhir kegiatan, Sandi Lubis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian dan desiminasi hasil penelitian ini.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada kampus tercinta, khususnya Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, serta kepada penyandang dana Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Majelis Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui skema Bantuan Penelitian Fundamental RisetMu.
Dukungan ini sangat berarti dalam mendorong produktivitas riset dosen, melibatkan mahasiswa secara aktif dalam penelitian, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di Indonesia,” tutupnya.
