Rappang — Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) terus memantapkan langkah menuju capaian Akreditasi Unggul melalui kegiatan Evaluasi Persiapan Akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Task Forces Akreditasi Ilmu Pemerintahan.
Kegiatan ini menjadi bagian strategis dalam memastikan seluruh standar mutu akademik dan tata kelola program studi berada pada level tertinggi sesuai dengan kriteria LAMSPAK dan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.
Kegiatan evaluasi ini berada di bawah pembinaan langsung Dekan FISIP UMS Rappang, Dr. Erfina, S.Sos., M.Si., dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UMS Rappang, Dr. Aswadi, S.Pd., M.Pd., serta dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sandi Lubis, S.IP., M.A.P. sebagai pengendali teknis dan akademik proses persiapan akreditasi.
Dalam arahannya, Dr. Erfina menegaskan bahwa akreditasi unggul bukan semata-mata status administratif, melainkan cerminan dari kualitas tata kelola, budaya mutu, dan daya saing lulusan. Menurutnya, Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki potensi kuat untuk mencapai peringkat unggul karena ditopang oleh kinerja dosen, produktivitas riset, serta keterhubungan kurikulum dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional.
Sementara itu, Dr. Aswadi menekankan pentingnya kesesuaian dan keterlacakan data dalam seluruh instrumen akreditasi. Ia menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Tim Task Forces bukan hanya berfungsi sebagai pemeriksaan dokumen, tetapi juga sebagai proses pembelajaran institusional untuk memastikan bahwa setiap standar mutu benar-benar diimplementasikan secara berkelanjutan.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sandi Lubis, menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup penelaahan menyeluruh terhadap dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), termasuk aspek kurikulum OBE, kinerja dosen, publikasi ilmiah, kerja sama, rekognisi, serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Ia menegaskan bahwa target akreditasi unggul harus dibangun melalui pendekatan berbasis data, inovasi akademik, dan kolaborasi kelembagaan.
“Akreditasi unggul bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah dari konsistensi kolektif. Tim Task Forces berperan sebagai motor penggerak yang memastikan seluruh unit dan dosen bergerak dalam satu irama mutu,” ujarnya.
Melalui evaluasi ini, Tim Task Forces juga memetakan celah-celah perbaikan (gap analysis) terhadap standar LAMSPAK, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam penguatan tridarma perguruan tinggi.
Dengan komitmen pimpinan fakultas, dukungan Lembaga Penjaminan Mutu, serta kepemimpinan program studi yang kuat, Prodi Ilmu Pemerintahan UMS Rappang optimistis mampu meraih Akreditasi Unggul sebagai penegasan posisinya sebagai pusat unggulan pengembangan ilmu pemerintahan di kawasan Indonesia Timur.
