Kabupaten Sidrap menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusunan Sempadan Danau Sidenreng yang diinisiasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang di Aula Saromase, Rabu (20/5/2026).
Forum strategis ini menjadi ruang sinergi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan teknis penataan kawasan lindung dengan kebutuhan nyata pengembangan sektor pertanian di daerah.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK ini tidak hanya memaparkan kerangka teknis penetapan garis sempadan, tetapi juga menjadi ajang bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi strategis demi menjaga produktivitas lahan petani di pesisir danau.
Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan komitmen daerah dalam mendukung penetapan batas sempadan sebagai instrumen perlindungan aset ekologis. Menurutnya, Danau Sidenreng adalah sumber daya vital yang harus dikelola dengan visi yang selaras agar memberikan manfaat ekonomi nyata, sekaligus memitigasi risiko bencana banjir bagi masyarakat pesisir.
Dalam forum tersebut, Bupati Syaharuddin secara khusus mengajukan usulan pompanisasi kepada pihak BBWS Pompengan Jeneberang.
"Kami mengusulkan agar air Danau Sidenreng dapat ditarik menggunakan pompa berkapasitas besar di titik-titik pembuangan, kemudian dialirkan masuk ke saluran sekunder hingga tersier," ujar Syaharuddin.
Ia menjelaskan, usulan ini menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas pasokan irigasi bagi ribuan hektare lahan persawahan di sejumlah kecamatan yang selama ini kerap terkendala air. Dengan intervensi teknologi pompa, petani di wilayah rawa lebak diharapkan lebih mandiri dari ketergantungan terhadap curah hujan.
Selain infrastruktur irigasi, Bupati Sidrap juga memaparkan keberhasilan inovasi pertanian yang diterapkan sejak 2025. Pemerintah daerah berhasil memitigasi risiko gagal panen dengan memodifikasi pola tanam dan mengganti benih konvensional ke benih genjah berumur pendek.
Di sisi lain, ekosistem danau kini lebih produktif melalui transformasi ekonomi, di mana eceng gondok dan ikan sapu-sapu yang dulunya dianggap hama, kini diolah menjadi komoditas pakan ternak bernilai jual tinggi.
Sementara itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWS Pompengan Jeneberang, Yusma Elfita, menjelaskan penyusunan sempadan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015.
"Proses ini mencakup kajian awal, identifikasi isu, hingga survei topografi untuk merumuskan garis sempadan yang akurat sesuai kondisi terkini," jelas Yusma.
Ia menekankan, efektivitas pengelolaan kawasan danau sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pihak balai dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Agenda ini melibatkan sinergi lintas instansi yang masif. Di tingkat pusat dan wilayah, program ini dikawal langsung oleh Tim Stranas-PK KPK bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang.
Mengingat Danau Sidenreng memiliki letak geografis yang strategis dan berdampak pada wilayah sekitarnya, PKM ini menghadirkan pemangku kepentingan dari dua kabupaten, yakni Kabupaten Sidenreng Rappang selaku tuan rumah dan Kabupaten Wajo.
Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran unsur Forkopimda dari kedua kabupaten, serta para Kepala Dinas terkait seperti Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Acara juga menghadirkan para camat, lurah, kepala desa, perwakilan komunitas peduli danau, serta tokoh masyarakat dari wilayah sekitar danau. Di antaranya adalah perwakilan masyarakat dari Kecamatan Panta Lautang, Watang Sidenreng, Tellu Limpoe di Kabupaten Sidenreng Rappang, serta Kecamatan Belawa di Kabupaten Wajo.
Melalui PKM ini, diharapkan penyusunan ketetapan hukum mengenai batas sempadan Danau Sidenreng dapat berjalan transparan, akuntabel, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal demi kelestarian lingkungan sekaligus pencegahan potensi tindak pidana korupsi dalam tata kelola sumber daya air.
