Surabaya, lintasnews7.com – Pemerintah Kabupaten Tolikara menegaskan komitmennya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional dalam membangun Generasi Emas Indonesia 2045. Namun demikian, implementasi program di wilayah pegunungan Papua memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, budaya, dan logistik yang sangat berbeda dengan wilayah perkotaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos, saat memberikan pengantar dalam Temu Ilmiah Nasional II Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/7/2026).
Dalam forum nasional yang dihadiri para ahli gizi, akademisi, tenaga kesehatan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan tersebut, Bupati Willem Wandik menyampaikan apresiasi kepada PERSAGI yang dinilai telah menghadirkan ruang ilmiah dan kolaborasi dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.
Menurutnya, tema “Sinergi Keamanan Pangan, Ketahanan Gizi, dan Kesehatan Saluran Cerna serta Edukasi Gizi pada Program MBG Menuju Generasi Emas Indonesia” sangat relevan dengan kondisi riil masyarakat Papua Pegunungan.
“Bagi kami di Tolikara, isu gizi bukan sekadar kajian akademik, tetapi merupakan kenyataan yang setiap hari dihadapi masyarakat di kampung, sekolah, Posyandu, asrama, pasar lokal, hingga dapur keluarga,” ujar Willem Wandik
MBG Harus Adaptif terhadap Kondisi Pegunungan
Bupati menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak cukup hanya diukur dari tersedianya makanan bagi peserta didik.
Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat dari sejauh mana makanan tersebut aman dikonsumsi, memiliki kandungan gizi yang baik, sesuai dengan budaya makan masyarakat, dapat diterima anak-anak, mudah diserap tubuh, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan pangan daerah.
Kabupaten Tolikara, lanjutnya, memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan medan yang berat, akses transportasi terbatas, biaya logistik tinggi, serta tantangan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas penyimpanan pangan.
Kondisi tersebut membuat pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan tidak dapat disamakan dengan daerah lain.
“Di daerah pegunungan, MBG harus dipandang sebagai sebuah sistem layanan gizi yang terintegrasi dengan logistik, pangan lokal, kesehatan lingkungan, pendidikan, tata kelola data, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Usulkan Model MBG Khusus Papua Pegunungan
Dalam paparannya, Bupati Tolikara menawarkan konsep Model MBG Pegunungan Papua sebagai bentuk afirmasi terhadap daerah dengan tantangan geografis ekstrem.
Model tersebut, kata Willem Wandik, bukan untuk menurunkan standar pelayanan, melainkan memastikan masyarakat di wilayah pegunungan memperoleh kualitas layanan gizi yang setara melalui mekanisme pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Beberapa strategi yang diusulkan meliputi:
* Pendekatan layanan berbasis klaster distrik dan kampung agar distribusi makanan lebih efektif.
* Optimalisasi penggunaan pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, sayuran lokal, kacang-kacangan, telur, ikan air tawar, ayam, serta komoditas khas Papua lainnya.
* Penguatan standar keamanan pangan, sanitasi, dan penyediaan air bersih di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
* Pembentukan tenaga gizi bergerak untuk mendampingi distrik-distrik yang belum memiliki tenaga gizi memadai.
* Validasi data penerima manfaat berbasis pemerintah daerah.
* Penyusunan referensi harga lokal guna menjamin transparansi pengadaan bahan pangan.
* Penguatan sistem pengawasan kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah Harus Menjadi Mitra Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam implementasi Program MBG.
Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, kewenangan program memang berada pada Badan Gizi Nasional (BGN). Namun di lapangan, pemerintah daerah menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat ketika terjadi berbagai persoalan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton.
“Pemerintah daerah harus menjadi mitra aktif dalam validasi data penerima manfaat, penguatan pangan lokal, edukasi gizi, pengawasan sanitasi, keamanan pangan, hingga penanganan cepat apabila terjadi kendala di lapangan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas tata kelola Program MBG agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurutnya, program sebesar MBG harus dibangun dengan sistem pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemkab Tolikara Siap Melakukan Langkah Cepat
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kabupaten Tolikara menyatakan siap mengambil sejumlah langkah strategis apabila regulasi memberikan ruang pelibatan pemerintah daerah.
Di antaranya:
* Membentuk Tim Koordinasi Daerah MBG Kabupaten Tolikara yang melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, Puskesmas, sekolah, Posyandu, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
* Memetakan secara menyeluruh penerima manfaat Program MBG.
* Menyusun database potensi pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok MBG.
* Menyiapkan referensi harga lokal sebagai dasar pengadaan yang transparan dan akuntabel.
* Memperkuat inspeksi sanitasi, keamanan pangan, air bersih, serta edukasi gizi melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
* Membangun sistem pengaduan masyarakat dan evaluasi berkala bersama unit pelaksana MBG.
Menutup sambutannya, Bupati Willem Wandik menegaskan bahwa anak-anak Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masa depan Indonesia.
