TOLIKARA ,lintasnews7.com— Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos., menghadiri penutupan Rapat Paripurna Triwulan III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tolikara yang berlangsung di Kantor Persidangan DPRK Kabupaten Tolikara, Jumat (21/8/2026).
Kehadiran Bupati Willem Wandik dalam rapat tersebut menjadi bagian penting dari sinergi Pemerintah Kabupaten Tolikara bersama DPRK dalam menjalankan roda pemerintahan, pengawasan pembangunan, serta memastikan kebijakan daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., M.A., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRK Tolikara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Tolikara.
Dalam rapat tersebut, DPRK Tolikara membahas sejumlah agenda penting, terutama terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2025.
Agenda tersebut mencakup pembahasan dan penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tolikara atas pelaksanaan dan penggunaan APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2025.
DPRK juga membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara terkait LKPJ Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Willem Wandik Tekankan Kemitraan Pemerintah dan DPRK
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Willem Wandik menekankan pentingnya hubungan kelembagaan yang sehat antara Pemerintah Daerah dan DPRK.
Menurutnya, pemerintah dan DPRK tidak boleh melihat satu sama lain sebagai pihak yang saling berhadapan. Keduanya harus membangun kemitraan kelembagaan yang saling mengimbangi, mengawasi, mengingatkan, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kritik juga merupakan bagian dari kehidupan pemerintahan. Yang paling penting, setiap perbedaan harus menghasilkan perbaikan, bukan perpecahan; memperkuat pemerintahan, bukan melemahkan persaudaraan,” pesan Willem Wandik.
Ia menegaskan, apabila terdapat kebijakan atau persoalan yang perlu dikritisi, penyampaiannya harus dilakukan melalui mekanisme kelembagaan dengan tetap mengedepankan kebenaran, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat.
Menurut Willem Wandik, kemitraan antara pemerintah dan DPRK harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pembangunan Harus Menjangkau Kampung-Kampung
Bupati Willem Wandik juga mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Tolikara tidak boleh hanya dirasakan di Karubaga maupun pusat-pusat distrik tertentu.
Kondisi geografis Tolikara yang menyebabkan banyak wilayah sulit dijangkau, kata dia, membutuhkan perhatian bersama agar masyarakat di kampung-kampung tetap memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan.
Pendidikan, kesehatan, transportasi udara perintis, listrik, air bersih, komunikasi, pembangunan ekonomi kampung, lapangan kerja bagi generasi muda, serta pelayanan pemerintahan yang cepat dan dekat dengan masyarakat menjadi bagian penting yang harus terus dikawal.
“Anak yang tinggal jauh di kampung mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mama-mama di pegunungan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat di wilayah terpencil mempunyai hak yang sama terhadap transportasi, komunikasi, pelayanan pemerintahan, dan kesempatan ekonomi,” tegasnya.
Karena itu, Bupati berharap DPRK dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah agar pembangunan semakin adil dan menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Tolikara.
Jabatan Adalah Amanat
Willem Wandik juga mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan dan anggota DPRK bahwa jabatan merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, negara, dan masyarakat.
Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara jujur, terbuka, bertanggung jawab, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil yang hadir di dalam ruang sidang. Masyarakat membutuhkan wakil yang mau mendengar, turun melihat keadaan rakyat, memahami kesulitan di distrik dan kampung, kemudian membawa persoalan itu ke dalam pembahasan dan kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Tolikara sebagai “honai bersama”. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh komponen, mulai dari pemerintah, DPRK, gereja, adat, perempuan, pemuda, intelektual, TNI, Polri hingga seluruh masyarakat.
“Tolikara tidak dapat dibangun oleh Bupati sendiri. Tolikara juga tidak dapat dibangun oleh DPRK sendiri. Kita membutuhkan pemerintah, DPRK, gereja, adat, perempuan, pemuda, intelektual, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat untuk bekerja bersama dalam menjaga damai dan membangun negeri ini,” katanya.
Perkuat Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Penutupan Rapat Paripurna Triwulan III Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRK dalam menjalankan pengawasan, pembahasan, dan penetapan kebijakan daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tolikara, proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bupati Willem Wandik menegaskan bahwa masa jabatan setiap pemimpin pada akhirnya akan berakhir. Namun, pembangunan yang adil, pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan yang baik, dan persaudaraan harus menjadi warisan yang lebih panjang daripada masa jabatan.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga ruang dialog, merawat persaudaraan, dan memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kabupaten Tolikara.
“Tolikara akan maju bukan karena satu orang pemimpin. Tolikara akan maju apabila seluruh rakyat merasa memiliki, seluruh pemimpin mau melayani, dan Tuhan tetap menjadi pusat kehidupan kita,” pungkas Willem Wandik(*)
