Jakarta, LINTASNEWS7.com--- Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, meminta Ditjen Bimas Kristen untuk mempercepat layanan bagi umat Kristen dan memastikan pendidikan agama yang merata.
Pesan ini disampaikan Menag saat menerima Dirjen Bimasl Kristen, Jeane Marie Tulung, beserta jajarannya, Kamis (31/10/2024), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Hadir juga, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, Sekretaris Ditjen Bimas Kristen Johni Tilaar, Direktur Urusan Agama Kristen Amsal Yowei, serta Direktur Pendidikan Agama Kristen Sudirman Simanihuruk. Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen Ditjen Bimas Kristen untuk mewujudkan pelayanan dan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh umat Kristen di Indonesia.
Kepada Menag, Jeane Marie Tulung memaparkan capaian kinerja Ditjen Bimas Kristen hingga triwulan ketiga 2024. Capaian itu berfokus pada peningkatan layanan sesuai Renstra Kementerian Agama 2019-2024. Dirjen juga memperkenalkan “Program 10:10”, sebuah inisiatif baru yang diharapkan dapat memberikan percepatan layanan dan peningkatan kualitas bagi umat Kristen di seluruh Indonesia.
Dirjen Jeane juga melaporkan bahwa proses penegerian 10 Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Timur telah selesai. Dia berharap hal itu mampu mendukung akses pendidikan yang lebih merata.
Menag Nasaruddin Umar menekankan pendekatan persuasif dalam menghadapi tantangan umat. Menag menggarisbawahi pentingnya merangkul umat secara inklusif dan menyeluruh.
“Kita harus memastikan bahwa seluruh umat terlayani dengan baik, tanpa terkecuali,” tegas Menag.
Menteri Agama menanggapi laporan pendidikan ini dengan menekankan perlunya memastikan setiap siswa mendapatkan pelajaran agama yang memadai. "Jangan sampai ada murid kita yang terlewatkan dari pelajaran agama," ujar Menag dengan penuh harap.
Ia juga mengingatkan bahwa penegerian sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas, agar sekolah-sekolah ini mampu bersaing dan berkontribusi pada kualitas pendidikan nasional. “Perubahan status tidak otomatis menjamin mutu pendidikan. Kita tidak boleh berhenti pada status semata, tetapi harus terus mendorong peningkatan kualitas,” tandasnya.(*)
