TANGERANG SELATAN,Lintasnews7.com – Staf Khusus/ Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Tangerang Selatan dalam rangka monitoring progres pelunasan dan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Dalam kunjungan ini, Dr. Bunyamin memastikan bahwa proses pelunasan biaya haji berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, ia menekankan pentingnya validasi data jamaah, terutama terkait penggabungan mahram dan pendampingan lansia, sebagaimana arahan Menteri Agama.
“Sesuai arahan Menteri Agama, pendisiplinan terkait penggabungan mahram dan pendampingan lansia harus benar-benar valid tanpa rekayasa data,” ujar Dr. Bunyamin.
Ia menjelaskan bahwa mulai tahun ini, pasangan suami istri yang menggunakan skema mahram wajib hadir bersama di kantor Kemenag untuk diverifikasi, difoto, dan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari temuan penyalahgunaan skema mahram yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kami ingin memastikan bahwa tahun ini tidak ada lagi kasus rekayasa data atau penyalahgunaan skema mahram,” tegasnya.
Dalam kunjungannya, Dr. Bunyamin juga bertemu langsung dengan jamaah calon haji beserta perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Setelah dilakukan verifikasi, terbukti bahwa data yang mereka serahkan valid dan sesuai ketentuan.
Ia pun mengapresiasi kerja keras jajaran Kemenag, khususnya di Tangerang Selatan dan Kanwil Banten, serta dukungan dari KBIHU dan para jamaah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan transparan.
“Terima kasih kepada teman-teman Kemenag di seluruh Indonesia yang telah menjalankan arahan Menteri Agama dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jamaah, keluarga jamaah, serta KBIHU yang telah memberikan dukungan,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat menghindari berbagai permasalahan yang pernah terjadi di musim haji sebelumnya, serta memastikan kelancaran penyelenggaraan haji tahun 2025 dan seterusnya. (*)
