Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, Senin (12/1/2026). Rapat digelar secara hybrid dan diikuti kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Wabup Nurkanaah mengikuti rakor dari ruang kerjanya didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Patahangi Nurdin. Turut hadir Kepala Disnakkan Ahmad Dollah, Plt. Kepala BKAD Sunandar, Kabag Ekonomi Rimba, jajaran organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan Polres dan Bulog.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tahir. Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap daerah dengan tingkat inflasi tinggi, baik yang terjadi secara mingguan, bulanan, maupun yang berlangsung dalam jangka waktu lama akibat keterlambatan penanganan.
Kemendagri berencana menampilkan rapor pengendalian inflasi daerah sebagai bahan evaluasi bersama. Pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah perbaikan yang terukur dan terencana sepanjang tahun 2026, khususnya bagi daerah dengan capaian pengendalian inflasi yang masih rendah.
“Saya minta minggu depan bisa ditayangkan daerah-daerah yang penyebab inflasi yang tinggi. Saya ingin rapornya daerah dibuatkan,” ujar Tomsi.
Tomsi juga mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengalaman penanganan gejolak harga beras dinilai menjadi contoh keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan kementerian terkait melalui operasi pasar.
Menjelang Ramadan, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan. Satgas pangan juga diminta bertindak cepat jika ditemukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.
Pemeriksaan harga kebutuhan pokok akan dilakukan secara rutin setiap pekan selama Ramadan dengan target menjaga stabilitas harga hingga Ramadan 2026.
