Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Tudang Sipulung tahun 2026 guna mengevaluasi pelaksanaan Musim Tanam I (MT I) sekaligus mematangkan strategi menyambut Musim Tanam II (MT II).
Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang memimpin langsung rapat didampingi Wakil Bupati Nurkanaah, menekankan bahwa pertemuan ini sangat krusial.
"Rakor pangan ini penting sekali kita laksanakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari El Nino Godzilla yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober," tegasnya.
Ditambahkannya, langkah ini diambil demi menjaga status Sidrap sebagai lumbung pangan nasional di tengah tantangan cuaca global.
Rakor Pangan keempat di masa jabatan SAR-Kanaah ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai elemen penting. Tampak hadir Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi (Pj. Swasembada Pangan Kab. Sidrap) Zainal Abidin.
Hadir pula Ketua DPRD Takyuddin Masse, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, perwakilan Forkopimda, serta jajaran Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran instansi vertikal dan BUMN/BUMD juga memperkuat barisan, mulai dari pimpinan Bank Sulselbar, Bulog, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, Pupuk Indonesia, hingga PLN.
Di tingkat kewilayahan dan lapangan, hadir pula para camat, lurah/kepala desa, kepala BPP, penyuluh (ASN dan PPPK), pengurus KTNA, Perpadi, penangkar benih, juru pengairan, hingga ratusan petani pelaksana IP300.
Bupati Syaharuddin selanjutnya memaparkan, guna mencapai target 1 juta ton GKP pada tahun 2026, akan dilakukan percepatan jadwal tanam MT II menggunakan benih super genjah.
“Petani diminta menanam bibit pada tanggal 15-20 April agar bisa panen di awal Juli, sebelum puncak kekeringan. Pengolahan tanah harus tuntas di bulan April ini,” instruksinya.
Sementara itu, lanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan infrastruktur yang masif melalui alokasi dana perbaikan Bendung Timoreng sebesar Rp2,5 miliar, Bendung Bulu Cenrana sampai Salomallori sebesar Rp5 miliar, dan Bendung Saddang sebesar Rp7,4 miliar.
Selain itu, program "Listrik Masuk Sawah" melalui kolaborasi dengan PLN dijadwalkan mulai terpasang pada April atau Mei mendatang guna mendukung modernisasi pertanian di Bumi Nene Mallomo tersebut.
Syaharuddin Alrif juga mengutarakan cetak sawah di Sidrap masih dalam proses. Dari 1.700 hektare yang diusulkan, baru sekitar 800 hektar yang telah dikerjakan, dan 700 hektare lainnya masih belum dikerjakan.
"Tahun 2026, kita akan mengusulkan ulang dan menambah menjadi 1.500 hektare cetak sawah," katanya.
Bupati Sidrap juga meminta para petani untuk mengusulkan oplah rawa di desa-desa yang belum pernah mendapatkan oplah rawa, seperti Sipodeceng.
"Masih ada kurang lebih 4.000 hektare yang harusnya diperbaiki, maka tolong diusulkan semuanya untuk oplah rawa," katanya.
Selain itu, Bupati Sidrap juga meminta para petani untuk mengusulkan oplah non rawa di desa-desa yang belum sepenuhnya mendapatkan oplah.
"Contohnya desa Talawe, tahun lalu hanya 5 kelompok yang mendapatkan, padahal di situ ada 18 kelompok. Maka tahun ini, usulkan semuanya," katanya.
Bupati Sidrap juga meminta para petani untuk mengusulkan irpom (irigasi perpompaan) irigasi perpipaan, damparit, dan longstore.
Berikut Kesimpulan Rapat Koordinasi Pangan Kabupaten Sidrap 2026:
1. Target Produksi 1 Juta Ton: Pencapaian target dilakukan melalui dua langkah utama, yakni mewajibkan setiap hektare lahan menghasilkan minimal 10 ton gabah. Pengurus Kelompok Tani dan Gapoktan harus bersedia dievaluasi atau diganti jika target produksi di desanya tidak tercapai.
2. Peningkatan Produksi melalui IP300: Untuk menambah produksi pada Musim Tanam III (September–Desember), bibit telah disiapkan bagi desa-desa pelaksana program IP300, khususnya yang memiliki brigade pangan.
3. Percepatan Musim Tanam II (MT II): Penanaman MT II dipercepat mulai tanggal 15 April 2026 dengan menggunakan benih varietas super genjah milik petani sendiri.
4. Kesiapan Sarana dan Prasarana: Memastikan kesiapan seluruh elemen pendukung mulai dari ketersediaan air, pupuk, stabilitas harga melalui Bulog, hingga kesiapan Perpadi untuk menyerap hasil panen gabah pada bulan Juli mendatang.
5. Pemekaran Kelompok Tani: Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan akan melakukan evaluasi dan pemekaran kelompok tani yang memiliki luas lahan berlebih (contohnya 80 hektare) menjadi kelompok-kelompok kecil dengan standar minimal 25 hektare per kelompok guna efektivitas pembinaan.
6. Optimalisasi Usulan Program Ke Pusat: Dinas Pertanian menginstruksikan pengumpulan data usulan program Oplah Rawa, Oplah Non-Rawa, CSR, Irpom, Irpem, hingga pembangunan embung untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian.
