SURABAYA,lintasnews7.com– Gagasan dan pola pikir Bupati Tolikara, Willem Wandik, S.Sos, dalam merumuskan mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik menilai pendekatan yang ditawarkan tidak hanya relevan bagi Kabupaten Tolikara, tetapi juga berpotensi menjadi referensi bagi kepala daerah lain yang menghadapi tantangan geografis dan sosial serupa.
Papua Pegunungan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik paling kompleks di Indonesia. Bentang alam yang didominasi pegunungan, akses transportasi yang terbatas, kondisi cuaca yang tidak menentu, hingga penyebaran permukiman yang berjauhan menjadi tantangan nyata dalam mendistribusikan berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Di tengah kondisi tersebut, Willem Wandik dinilai mampu membaca persoalan dari sudut pandang masyarakat lokal. Alih-alih hanya mengadopsi pola distribusi yang diterapkan di daerah lain, ia menawarkan konsep yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat Papua Pegunungan.
Pendekatan tersebut dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang memahami bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan tersebut sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Pengamat kebijakan publik Prof. Hasnani Arif, yang juga disebut sebagai anggota penyelarasan ekonomi publik nasional, menilai langkah yang dilakukan Willem Wandik merupakan contoh keberanian kepala daerah dalam menghadirkan solusi nyata kepada pemerintah pusat.
“Saya bisa katakan Bupati Tolikara, Kak Willem Wandik, ini jenius. Beliau memikirkan apa yang belum terpikirkan oleh pemerintah pusat tentang mekanisme MBG. Daerah Papua Pegunungan memiliki tantangan tersendiri sehingga harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat wilayah dalam mekanisme penyaluran maupun pengawasannya,” ujar Prof. Hasnani.
Menurutnya, pendekatan yang dibangun Willem Wandik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan nasional membutuhkan fleksibilitas tanpa mengurangi tujuan utama program.
Ia menilai setiap daerah di Papua Pegunungan memiliki karakter yang berbeda, sehingga pemerintah daerah perlu diberikan ruang untuk menghadirkan inovasi dalam tata kelola distribusi.
“Kepala daerah lain tentu memahami kultur wilayah masing-masing. Saya kira mereka dapat menjadikan gebrakan Willem Wandik sebagai referensi untuk menghadirkan mekanisme penyaluran MBG yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kondisi daerahnya,” tambahnya.
Prof. Hasnani menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah pegunungan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi logistik, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang kuat, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi lintas pemerintahan.
Ia menilai konsep yang dipaparkan Willem Wandik membuka perspektif baru bahwa daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga dapat menjadi sumber solusi bagi penyempurnaan program nasional.
Diketahui, dalam Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI di Surabaya, Willem Wandik memaparkan secara khusus gagasan mengenai mekanisme pengelolaan dan distribusi Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Papua Pegunungan.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya membangun sistem distribusi yang mempertimbangkan kondisi geografis, budaya masyarakat, ketersediaan pangan lokal, serta pola kemitraan antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, dan masyarakat adat.
Konsep tersebut dinilai sebagai upaya menghadirkan kebijakan yang tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lapangan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Atas kontribusi pemikiran tersebut, Willem Wandik juga memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat melalui penyematan sebagai Anggota Kehormatan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dalam rangkaian Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI 2026.
Sejumlah peserta forum menilai pemaparan Bupati Tolikara menjadi salah satu contoh bagaimana kepala daerah dapat berkontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional melalui inovasi berbasis pengalaman lapangan.
Jika gagasan tersebut dapat dikembangkan menjadi model kolaborasi antarpemerintah di wilayah Papua Pegunungan, banyak pihak meyakini implementasi Program Makan Bergizi Gratis akan semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.
Dengan pendekatan yang berangkat dari realitas masyarakat pegunungan, konsep yang
digagas Willem Wandik dinilai bukan sekadar solusi untuk Tolikara, melainkan berpotensi menjadi model kebijakan yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan karakteristik geografis serupa di Indonesia, khususnya di kawasan Papua Pegunungan.
