JAKARTA,lintasnews7.com— Isu mengenai Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA yang disebut-sebut mengundurkan diri dari jabatannya dibantah oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, LC, MH.
Bunyamin menegaskan kabar yang beredar mengenai pengunduran diri Nasaruddin Umar merupakan informasi tidak benar.
“Hoaks itu,” kata Bunyamin saat dikonfirmasi, Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah beredarnya narasi di sejumlah kanal informasi yang menyebut Nasaruddin Umar telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam narasi yang beredar, pengunduran diri itu dikaitkan dengan rencana Nasaruddin Umar untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur.
Namun, hingga Rabu (26/8/2026), belum terdapat konfirmasi resmi dari pemerintah maupun Istana yang menyatakan bahwa Nasaruddin Umar telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Agama.
Bahkan, menurut Bunyamin, aktivitas Menteri Agama masih berjalan seperti biasa.
Masih Jalankan Agenda sebagai Menteri Agama
Bunyamin menyampaikan bahwa Nasaruddin Umar saat ini berada di Surabaya dan dijadwalkan menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU di Jombang.
“Saat ini Pak Menag sudah di Surabaya dan akan hadir pada pembukaan Muktamar ke-35 di Jombang, insyaallah,” ujar Bunyamin.
Menurutnya, keberadaan Nasaruddin Umar di Jawa Timur merupakan bagian dari agenda yang telah dijadwalkan, termasuk rangkaian kegiatan Muktamar NU.
Informasi tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada indikasi bahwa Nasaruddin Umar telah meninggalkan tugasnya sebagai Menteri Agama.
Bunyamin juga menyebut Nasaruddin Umar sebelumnya masih memiliki sejumlah agenda kedinasan di lingkungan Kementerian Agama.
“Tadi siang beliau mau menghadiri Maulid Nasional di Kementerian Agama RI,” katanya.
Agenda tersebut menunjukkan bahwa Nasaruddin Umar masih menjalankan aktivitas kedinasan sebagai Menteri Agama di tengah munculnya isu pengunduran diri.
Isu Muncul Menjelang Muktamar NU
Kabar pengunduran diri Nasaruddin Umar muncul hanya berselang dua hari setelah dirinya menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korpri Nasional 2026 di Makassar, Senin (24/8/2026) malam.
Dalam sejumlah narasi yang beredar, Nasaruddin disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Nama Nasaruddin Umar memang menjadi salah satu figur yang diperbincangkan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU. Sejumlah pemberitaan juga menempatkan namanya dalam dinamika kandidat kepemimpinan PBNU.
Namun, keberadaan nama Nasaruddin dalam bursa kandidat PBNU tidak serta-merta membuktikan bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai Menteri Agama.
Karena itu, Bunyamin meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa adanya konfirmasi resmi dari pihak yang berwenang.
Bunyamin: Jangan Terpengaruh Informasi yang Belum Terverifikasi
Bunyamin menegaskan bahwa informasi mengenai pejabat negara, terlebih menyangkut jabatan Menteri Agama, seharusnya merujuk pada keterangan resmi.
Ia meminta masyarakat dan publik media sosial untuk tidak langsung menyimpulkan kebenaran sebuah informasi hanya berdasarkan narasi yang beredar.
Menurutnya, isu pengunduran diri Menteri Agama merupakan informasi penting yang semestinya memiliki sumber dan konfirmasi resmi.
Hingga Rabu malam, aktivitas Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama juga masih menjadi perhatian publik, termasuk agenda kunjungan dan kehadirannya dalam rangkaian kegiatan Muktamar ke-35 NU.
Sementara itu, persiapan Muktamar ke-35 NU di Jombang sendiri terus berlangsung. Kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas mulai dipadati peserta yang datang dari berbagai daerah.
Dengan demikian, isu mengenai pengunduran diri Nasaruddin Umar masih berada pada ranah kabar yang beredar dan belum mendapatkan konfirmasi resmi. Sebaliknya, Tenaga Ahli Menag Dr. H. Bunyamin M. Yapid secara tegas menyebut informasi tersebut sebagai hoaks.
Redaksi mengimbau pembaca untuk mengedepankan informasi dari sumber resmi dan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum terverifikasi.
