Papua Pegunungan — Di tengah upaya memperkuat arah pembangunan daerah otonomi baru, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus) sebagai forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan lintas wilayah. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 April 2026 ini dipusatkan di Hotel Baliem Pilamo dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dari delapan kabupaten.
Dalam forum penting tersebut, Bupati Tolikara, Willem Wandik, hadir langsung sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Tolikara dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan selaras, terarah, dan menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan Papua.
Kehadiran Willem Wandik tidak sekadar memenuhi undangan seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya aktif menyuarakan kondisi riil daerah, terutama terkait tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta akses pelayanan dasar yang masih perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Musrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Tolikara, benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat serta terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi,” ujarnya di sela kegiatan.
Ia menekankan bahwa pembangunan di Tolikara harus difokuskan pada sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mengingat ketiga sektor tersebut menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Willem Wandik juga menyatakan dukungannya terhadap arahan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya yang disampaikan oleh Gubernur Jhon Tabo terkait pentingnya validitas data Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, pendataan yang akurat akan berdampak besar terhadap kebijakan fiskal, termasuk alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus yang menjadi penopang utama pembangunan di daerah.
“Kami di Kabupaten Tolikara siap mendukung penuh pendataan OAP secara akurat. Ini penting agar kebijakan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam sambutannya saat membuka Musrenbang, Gubernur Jhon Tabo menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan momentum satu tahun kepemimpinan definitif di Papua Pegunungan serta 30 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti forum ini secara serius guna merumuskan program pembangunan tahun 2027 yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap semua komponen bisa mengikuti Musrenbang ini dengan seksama agar mendapatkan masukan dari para pemateri. Namun semua program tetap harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah,” ungkapnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya kesiapan data, khususnya terkait Orang Asli Papua, yang akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal daerah ke depan.
Sementara itu, Kepala Bapperinda Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
Menurutnya, forum ini bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah secara partisipatif, terintegrasi lintas sektor, serta berorientasi pada pencapaian indikator kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi dan nasional, sekaligus memberikan gambaran komprehensif terkait kondisi daerah,” jelas Marthen Kogoya.
Ia menambahkan bahwa fokus RKPD Provinsi Papua Pegunungan tahun 2027 diarahkan pada akselerasi pembangunan manusia dan peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, sebagai respons atas masih tingginya kesenjangan kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan akses layanan dasar di wilayah pegunungan.
Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang ini, Bupati Willem Wandik menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tolikara untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan.
