Pinrang,lintasnews7.com — Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan, kebakaran, hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Pinrang H.A.Irwan Hamid,S.Sos bersama Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi,SIP,M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A.Calo Kerrang, dengan melibatkan para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pinrang, Selasa (22/9).
Bupati Irwan menekankan pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan.
Menurutnya, setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala kebutuhannya.
Salah satu langkah yang didorong dalam rapat tersebut adalah penguatan posko pada tingkat kecamatan.
Posko ini diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi yang memungkinkan setiap persoalan masyarakat dapat diketahui lebih cepat sekaligus memudahkan perangkat pemerintah mengambil langkah penanganan.
Para camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat serta perangkat daerah terkait.
Dengan pola kerja tersebut, persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses yang lebih panjang.
Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme koordinasi pada tingkat kabupaten untuk menangani persoalan yang membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah maupun penyelesaian yang lebih luas.
Dengan demikian, keberadaan posko diharapkan mampu memperpendek jalur koordinasi dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sektor pertanian dan pengairan menjadi salah satu perhatian utama.
Kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air membuat pemerintah perlu mengambil langkah maksimal untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan.
Salah satu langkah yang dibahas adalah melakukan pendataan terhadap pompa yang digunakan kelompok tani.
Pompa yang berada di wilayah yang kebutuhan airnya mulai berkurang akan diinventarisasi sehingga dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan pada lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang telah tersedia sekaligus membantu petani mempertahankan lahan dan tanaman yang masih memungkinkan untuk diselamatkan.
Selain pertanian, persoalan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian pemerintah.
Penerapan pola ganjil-genap sebagaimana telah diatur melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai perlu dipersiapkan penerapannya di Kabupaten Pinrang.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kepadatan kendaraan, khususnya kendaraan dari luar daerah yang berpotensi menambah antrean pada sejumlah titik pengisian BBM.
Sementara untuk ketersediaan gas bersubsidi, Bupati Pinrang juga meminta pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan gas bagi masyarakat yang memang berhak menerima, sekaligus mencegah praktik yang dapat menyebabkan kelangkaan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bupati Irwan menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan di lapangan dapat direspons secara cepat.(*/srm)
