Pinrang,lintasnews7.com — Pemerintah Kabupaten Pinrang terus mengambil langkah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan gas elpiji tetap terpenuhi di tengah kondisi kelangkaan yang terjadi di sejumlah titik.
Upaya tersebut kembali dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Rabu (2/9).
Pertemuan yang melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas dan para agen penyalur ini menjadi ruang untuk melihat secara lebih menyeluruh kondisi distribusi BBM dan elpiji di lapangan.
Berbagai persoalan yang mempengaruhi ketersediaan kedua komoditas tersebut turut menjadi perhatian guna menemukan langkah yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Wabup Sudirman menegaskan bahwa kebutuhan BBM dan gas elpiji merupakan bagian penting dalam aktivitas masyarakat.
BBM dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi, sementara elpiji menjadi kebutuhan utama rumah tangga maupun pelaku usaha kecil.
Karena itu, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga perlu mendapat perhatian bersama.
Olehnya itu, Wabup Sudirman mengarahkan agar dibentuk tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Daerah bersama unsur TNI dan Polri.
Tim ini diharapkan dapat melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi penyimpangan yang dapat menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM maupun elpiji.
Menurutnya, pengawasan secara langsung diperlukan agar jalur distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.
Dengan pengawasan yang lebih kuat, diharapkan ketersediaan BBM bersubsidi dan elpiji dapat lebih terjamin serta masyarakat memperoleh komoditas tersebut dengan harga yang semestinya.
Selain pengawasan, Pemerintah Kabupaten Pinrang juga akan mengambil langkah dari sisi ketersediaan pasokan. Dinas terkait diarahkan untuk mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada setiap SPBU yang berada di Kabupaten Pinrang.
Langkah ini diharapkan mampu memberikan ruang pasokan yang lebih memadai sehingga antrean dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM dapat ditekan.
Sementara untuk kebutuhan gas elpiji bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Pinrang akan mengajukan kuota fakultatif sebagai langkah memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam kondisi tertentu.
Penambahan pasokan tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi kelangkaan, tetapi juga membantu mengembalikan harga elpiji pada tingkat yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Wabup Sudirman berharap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM dan elpiji dapat menjalankan perannya dengan baik.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini membutuhkan sinergitas karena tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat tidak kesulitan memperoleh kebutuhan energi yang menjadi penunjang kehidupan sehari-hari.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegasnya.
Melalui langkah pengawasan, penambahan pasokan dan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kondisi distribusi BBM bersubsidi dan gas elpiji dapat segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat, rumah tangga dan sektor usaha dapat berjalan tanpa hambatan.(*/srm).
