SIDRAP – Tidak gaduh. Tidak berlebihan. Tapi penuh isi.
Pelantikan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan, Sabtu (14/2/2026), di Aula Taman Wisata Puncak Bila, masuk dalam kategori itu.
Jam menunjukkan sekitar pukul 14.00 WITA ketika Edy Basri resmi memegang kemudi KJI Sulsel. Bukan sekadar seremoni. Sejak menit pertama, ia langsung dihadapkan pada ekspektasi besar: membentuk kepengurusan di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Di barisan depan hadir Ketua Umum DPP KJI, Andarizal, dan Ketua KJI Nasional, Nurfandri. Kehadiran keduanya bukan formalitas belaka. Itu adalah legitimasi pusat sekaligus mandat terbuka agar KJI Sulsel tidak sekadar menjadi DPW administratif.
“Sulsel harus jadi lokomotif,” pesan Andarizal dalam arahannya.
Targetnya jelas: 24 kabupaten/kota. Artinya, ekspansi. Konsolidasi. Percepatan.
Di tengah era disrupsi media, organisasi wartawan tak cukup hanya mengandalkan kartu anggota. Platform digital mengubah lanskap bisnis media. Kepercayaan publik fluktuatif. Kalau tidak adaptif, organisasi bisa kehilangan relevansi.
Edy Basri tampaknya memahami itu. Pidatonya singkat. Garis besarnya tegas: konsolidasi cepat, rapat kerja usai Lebaran, dan penguatan struktur daerah. Gaspol, tapi tetap terukur.
Yang menarik justru atmosfer di luar podium.
Meski berhalangan hadir, Dandim 1420/Sidrap Letkol Andi Zulhakim mengirim pesan moral agar KJI bersinergi dengan TNI. Dukungan juga datang dari Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantry Taherong dan Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda. Keduanya mengirim karangan bunga berukuran jumbo sebagai bentuk dukungan simbolik.
Hadir pula unsur Kejari Sidrap, Ketua Kadin Sidrap Andi Muh Yusuf Ruby, Owner Puncak Bila Ahmad Shalihin Halim, serta pimpinan organisasi pers seperti PWI, JMSI, HIPSI, KWRI, SMSI, KNPI hingga tokoh LSM Andi Mari.
Spektrumnya lengkap. Ekosistemnya terbentuk.
Secara analitis, momentum ini tidak datang dalam ruang hampa. Sidrap sedang menunjukkan wajah kolaboratif. TNI-Polri terbuka. Dunia usaha hadir. Organisasi pers bersinergi. Jika dirawat, KJI Sulsel bisa menjadi “middle ground” — ruang temu berbagai kepentingan tanpa meninggalkan integritas jurnalistik.
Namun tantangan tetap ada.
Organisasi wartawan kerap terjebak rutinitas seremonial: rapat, foto, spanduk, selesai. Jika itu yang terjadi, energi Puncak Bila akan cepat menguap.
Edy Basri dituntut memainkan positioning berbeda. Bukan hanya organisasi profesi, tetapi pusat literasi, ruang diskusi kebijakan, dan penguatan kapasitas jurnalis daerah.
Dari Puncak Bila, Sabtu sore itu, satu pesan menguat: KJI Sulsel tidak ingin jadi pelengkap. Ia ingin relevan.
Dan relevansi tidak lahir dari seremoni. Ia lahir dari kerja, konsistensi, dan keberanian mengambil peran.
Mandat sudah diberikan. Dukungan sudah datang. Panggung sudah tersedia.
Kini publik menunggu: apakah KJI Sulsel benar-benar naik kelas, atau sekadar naik struktur. (*)
